detakbogor.com - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Teuku Hanibal Asmar meminta agar Kepala Dinas Pendidikan, Rustandi mundur dari jabatannya jika tidak mampu mengurusi persoalan pendidikan di Kabupaten Bogor.
"Banyak kesalahan yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, setiap hari puluhan informasi yang masuk ke saya, seperti masalah infrastruktur gedung sekolah, belum lagi soal pungli yang terjadi disana sini dan segala macam persoalan lainnya, ini ada kesalahan di dinas pendidikan, ini harus segera diperbaiki. kalau tidak sanggup mengelola pendidikan, silahkan kepala dinasnya mundur berhenti jadi kepala dinas, kita cari yang sanggup," ujar Hanibal di ruang kerjanya, Senin (11/11).
Bila perlu, kata Hanibal, pemilihan kepala dinas dilelang supaya ada perbaikan, jangan sampai akselerasi antara Bupati dan kepala dinas itu tidak sejalan, ini yang kita hindarkan. Program yang sudah dibuat Bupati semua bagus, tapi inplementasinya terlambat, karena ketidak profesionalan seorang kepala dinas.
"Seorang kepala dinas itu adalah komandannya leadershipnya, Bupati sudah memberikan arahan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sudah jelas, berkali-kali rapat rakor dan rakor lagi tapi apa hasilnya? malu kita sebagai masyarakat Kabupaten Bogor, kok masih ada sekolah yang dibagi dua satu ruangan, ini berarti tidak mampu mengelola pendidikan.
ditegaskan Hanibal, sejalan dengan program Bupati Bogor mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten termaju di Indonesia, maka diperlukan orang-orang yang mampu bekerja profesional yang mampu menyelesaikan persoalan, tidak butuh orang-orang penjilat, orang-orang yang merasa dekat, orang-orang yang hanya asal bapak senang atau ABS.
"Kita lihat saja persoalan pendidikan seperti yang terjadi di Cigombong, satu lokal dipakai dua rombongan belajar, padahal sejak rapat anggaran kita selalu menanyakan berapa kebutuhan ruang kelas baru, cukup tidak untuk tahun ini, berapa yang dibutuhkan sampai lima tahun kedepan, dia bilang cukup tapi ternyata begitu hasilnya," jelas Hanibal.
Hanibal juga menegaskan agar kepala dinas jangan merangkap mengurus soal tender proyek, "malu saya sebagai anggota dewan, saya terpukul dengan berita yang ada di koran, bupati juga malu, kok begini, jadi seorang kepala dinas jangan suka ngurusin proyek, urusin aja rakyat, gak usah sibuk ngurusin tender-tender proyek, fokus saja pendidikan urus oleh kepala dinas pendidikan urusin kurikulum yang benar, jangan merangkap ngurusin tender proyek," tegasnya
Sebaiknya, kata Hanibal, semua jabatan kepala dinas dilelang saja sehingga tidak ada lagi pekerjaan dikerjakan asal-asalan, "lihat saja hasil kinerjanya selama ini seperti apa, semuanya ABS, kita liat yang di depan mata saja, seperti persoalan pendididkan, persoalan infrastruktur jalan, dan persoalan kesehatan, orang masih banyak ditolak masuk rumah sakit, kartu jampe sehat belum tersalurkan. sudah tidak sesuai lagi pemilihan kepala dinas itu berdasarkan pangkat dan golongan tanpa melihat kemampuannya, kapasitasnya, sekarang yang profesional dan yang mampu yang harus memimpin,". tandas hanibal
Menanggapi wacana lelang jabatan kepala dinas, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kab. Bogor, Nurhadi mengatakan akan mengikuti setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati, "jika itu memang menjadi kebijakan Bupati, ya saya siap untuk mengikuti," ujarnya
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor, Rustandi ketika dihubungi melalui hand phonnya tidak bisa dihubungi. (zk)













0 comments:
Post a Comment